DASAR HUKUM PENDIRIAN PPID KAMPUNG SUMBER SARI

Penyelenggaraan PPID Kampung Sumber Sari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F mengenai hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020.
13. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.067/K.361/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
15. Peraturan Kampung Sumber Sari yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
16. Keputusan Kepala Kampung Sumber Sari Nomor 81 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat.
17. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik, pelayanan publik, kearsipan, administrasi pemerintahan, dan perlindungan data pribadi.